Dirapel Februari, 18 Juta Rakyat Miskin Diguyur BLT 600 Ribu

Panyaluran BLT. (Foto: Patra Rizki Syahputra/RM)
Panyaluran BLT. (Foto: Patra Rizki Syahputra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka – Februari nanti, Pemerintah akan mengguyur 18 juga rakyat miskin dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu. Bantuan ini merupakan rapelan untuk tiga bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, BLT mitigasi risiko pangan ini sebesar Rp 200 ribu per bulan. Bantuan ini menggantikan BLT El Nino yang sudah digelontorkan tahun lalu. Dengan dirapel tiga bulan, maka rakyat miskin bulan ini mendapat Rp 600 ribu sekaligus.

“Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan, dan itu akan dievaluasi tiga bulan lagi. Tiga bulan pertama diberikan Februari yang besarnya Rp 200 ribu per bulan,” terang Airlangga, dalam konferensi pers hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

BLT Rp 200 ribu per bulan akan diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini berbeda dengan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) yang berlangsung sampai Juni 2024 dengan sasaran 22 juta penerima.

“Itu biasanya masyarakat di bawah bertanya, kenapa saya dapat beras, tetapi tidak dapat BLT cash? Tentu dengan data yang berbeda, itu tergantung data yang dari (Kemenko) PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) terkait data tersebut,” terang Ketum Partai Golkar itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyediakan anggaran sebesar Rp 11,25 triliun untuk BLT kepada 18,8 juta penduduk miskin. Sri Mulyani menjelaskan alasan Pemerintah belum menyalurkan BLT tersebut pada Januari ini. Sebab, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk proses penyalurannya.

Untuk teknis penyaluran, Sri Mulyani belum mengetahui pasti. Kementerian Keuangan masih melihat kesiapan dari Kemensos. “(Penyaluran) tiga bulan sekaligus, nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos,” katanya.

Peneliti Indef Sugiyono Madelan menilai, penyaluran BLT ini sudah tepat. Sebab, BLT sangat bermanfaat bagi penduduk miskin, terutama yang miskin ekstrem. Dengan adanya BLT, bisa mengurangi beban pengeluaran rumah tangga mereka. Dia pun mewanti-wanti agar penyalurannya tepat sasaran pada penduduk miskin yang berada pada desil 1-3 alias penduduk lapisan bawah.

“Saya setuju BLT itu untuk memitigasi risiko pangan. Hal itu berdasarkan hasil penelitian Indef tahun 2023 yang meneliti keberadaan evaluasi program pengentasan kemiskinan di Indonesia,” ujar Sugiyono, Senin (29/1/2024) malam.

BLT yang tepat sasaran sangat membantu memitigasi risiko pangan. Karenanya, bantuan seperti ini tidak perlu dicurigai atau dicemburui sebagai kegiatan money politics.

“Penduduk yang kondisi ekonomi rumah tangga mendapat kesulitan tidak baik dicemburui, ketika bantuan dari Pemerintah diberikan kepada mereka. Sungguh berlebihan apabila BLT dipolitisasi,” ucap Sugiyono.

Menurutnya, bantuan ini untuk meringankan, bahkan mengeluarkan mereka dari batas bawah ambang batas garis kemiskinan, baik kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan umum.

“Kalau perlu kemiskinan dapat dihapuskan, bukan hanya pada Februari 2024 saja, melainkan secara berkelanjutan. Namun, tidak boleh menimbulkan ketergantungan dan candu senantiasa mengharapkan menerima BLT sepanjang masa,” imbuhnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpandangan lain. Dia menilai, BLT ini kental nuansa politis, dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli orang miskin.

Pertama, pemberian bansos cenderung naik signifikan menjelang Pemilu. Model bansos menggunakan pola BLT akan menimbulkan persepsi bahwa Pemerintah menjadi “sinterklas” untuk mendukung salah satu calon. 

“Pola Perlindungan Sosialnya (Pelinsos) hampir sama dengan siklus 2014 dan 2019, ketika anggaran perlindungan sosial saat itu naik tajam. Sayangnya, efektivitas bansos dipertanyakan karena tidak mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan,” ungkap Bhima.

Catatannya, pada 2014, anggaran Perlinsos mencapai Rp 484,1 triliun. Kemudian dipangkas tahun 2015 menjadi hanya Rp 276,2 triliun. “Itu anomali sekali, setelah naik tinggi saat Pemilu, tahun berikutnya anjlok,” beber Bhima.

Kedua, Pemerintah beralasan menyelamatkan daya beli dari fluktuasi harga pangan. Menurutnya, ini cukup aneh di saat ada kenaikan impor pangan, terutama beras. Artinya, justru terjadi kontradiksi antara bansos dengan impor.

“Harusnya kan impor bisa turunkan harga pangan. Tidak perlu kasih bansos besar-besaran. Jadi, kebijakan pangan beberapa bulan terakhir bisa dibilang belum mampu kendalikan inflasi pangan,” sindirnya.https://sayurkole.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*