Menlu ASEAN Masih Isolasi Junta Burma

RM.id  Rakyat Merdeka – Pemerintahan junta militer Myanmar masih akan diisolasi ASEAN. Ini disepakati para Menlu ASEAN dalam pertemuan ASEAN Foreign Ministers’ (AMM) Retreat di Luang Prabang, Laos, Senin (29/1/2024).

Para Menlu ASEAN masih bersikukuh menjadikan 5 poin konsensus (5PC) sebagai acuan dalam berhubungan dengan junta militer Myanmar. Hal ini dibuktikan dengan keputusan ASEAN, untuk tidak mengun­dang pejabat Burma, sebutan lain Myanmar, dalam pertemuan Senin itu.

Menlu Retno Marsudi yang mewakili Indonesia, menyambut baik komitmen tersebut. “Kali ini, Myanmar memutuskan mengirim wakil pada tingkat non-political level, yaitu Permanent Secretary dari Kementerian Luar Negeri Myanmar,” kata Retno dalam pernyataannya, Selasa (30/1/2024).

5PC merupakan sebuah kon­sensus yang disepakati para pe­mimpin ASEAN untuk memban­tu menangani krisis di Myanmar, pascakudeta militer terhadap Pemerintah sipil terpilih negara itu. Kesepakatan itu dibuat di masa Ketua ASEAN (Chairman’s Statement), yang saat itu di­pegang Brunei Darussalam, dirilis usai ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta, Sabtu 24 April 2021.

Pada poin pertama 5PC dise­butkan, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri. Kedua, pemimpin ASEAN mendorong adanya dialog konstruktifdi antara semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai, demi kepentingan rakyat.

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuanSekretaris Jenderal ASE­AN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaanmelalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Menlu perempuan pertama Indonesia itu melanjutkan, pertemuan pertama tingkat Menlu di bawah Keketuaan Laos tersebut juga menyepakati dilanjutkan­nya hasil-hasil Keketuaan Indonesia tahun sebelumnya. Beberapa hasil Keketuaan Indonesia tahun lalu, termasuk dukungan atas kelanjutan ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) dan kelanjutan pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue.

Indonesia juga menyampaikan semua catatan penanganan isu Myanmar selama Keketuaan Indonesia tahun lalu ke Laos sebagai Ketua tahun ini. Para menteri memberikan dukungan terhadap upaya utusan khusus baru dari Laos, untuk mengatasi krisis yang terjadi sejak kudeta 1 Februari 2021 ini. ASEAN terus menyatakan tekadnya untuk membantu rakyat Myanmar.

Kudeta militer memicu kekacauannasional dan secara tiba-tiba mengakhiri satu dekade demokrasitentatif dan reformasi ekonomi.

Utusan khusus baru dari Laos, Alounkeo Kittikhoun, telah bertemu dengan pemimpin junta saat berkunjung ke Myanmar awal bulan ini. Baik ASEAN maupun Laos belum membuat pengumuman mengenai per­jalanan tersebut dan tidak jelas apakah dia bertemu dengan kelompok anti-junta.

“Kami menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk mem­bantu Myanmar dalam menemukan solusi damai, komprehensif, dan tahan lama terhadap krisis yang sedang berlangsung, karena Myanmar tetap menjadi bagian integral dari ASEAN,” kata Men­lu Laos, Saleumxay Kommasith, dalam pernyataannya, dilansir Reuters, Senin (29/1/2024).

ASEAN telah menghadapi perselisihan internal mengenai cara mengatasi krisis ini. Semen­tara junta militer Myanmar terus berjuang memadamkan pembe­rontakan dengan segala cara.

Pemberontakan dilakukan milisi pro-demokrasi yang bersekutu dengan Pemerintah bayangan dan tentara etnis minoritas. Junta militer menyebut mereka teroris dan menolak bernegosiasi dengan para milisi.

Lebih dari 2 juta orang di Myanmar telah mengungsi aki­bat konflik ini. Ketua ASE­AN sebelumnya, Indonesia, memulaiserangkaian diplomasi diam-diam untuk mendorong dialog antara pihak-pihak yang bertikai di Myanmar. Namun, beberapa analis meragukan apakah Ketua baru, Laos punya kekuatan atau kemauan untuk memajukan hal tersebut. LDUhttps://sayurkole.com/